SUBANGPOST.COM – Ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai tidak lagi relevan sebagai tumpuan utama pembangunan di tengah kebijakan efisiensi keuangan negara tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Karawang, M. Ridwan Salam, yang mengingatkan perlunya perubahan arah strategi pembangunan daerah.
Dikutip dari suryadinamika.net, Senin (20/4/2026), Ridwan menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menggeser perannya dari pelaksana menjadi regulator sekaligus penentu arah kebijakan, termasuk dalam penetapan lokasi pembangunan.
Ia menilai, tanpa keterlibatan investasi swasta, laju pembangunan di Karawang berpotensi mengalami stagnasi.
“Ketergantungan pada APBD harus segera dihentikan jika Karawang ingin bertahan dan maju. Pemerintah cukup sebagai regulator dan penentu lokasi. Jangan lagi memaksakan APBD menjadi tulang punggung pembangunan. Tanpa investasi swasta, pembangunan akan stagnan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi fiskal saat ini menuntut adanya perubahan strategi besar dalam pembangunan daerah. Peran sektor swasta, kata dia, bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi faktor penentu dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Sebagai contoh, Ridwan menyoroti kontribusi PT Agung Podomoro Land yang dinilai mampu mendorong transformasi Karawang menjadi kawasan yang lebih maju dan kompetitif.
“Fakta di lapangan jelas. Investasi mengubah wajah daerah. Tanpa itu, Karawang akan berjalan di tempat,” tegasnya.
Ridwan juga mengingatkan pentingnya perubahan pola pikir menjadi lebih pro-investasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Ia menilai, sikap curiga terhadap investasi justru akan menghambat peluang pertumbuhan daerah.
“Kalau pola pikir tidak berubah, jangan berharap Karawang bisa melompat lebih jauh. Iklim investasi harus dijaga, bukan dicurigai,” katanya.
Menanggapi tingginya angka pengangguran terdidik di tengah keberadaan sekitar 1.600 perusahaan di Karawang, Ridwan mengungkapkan bahwa sektor industri saat ini tengah melakukan efisiensi akibat tekanan ekonomi global. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat peluang kerja di sektor pabrikan semakin terbatas.
“Ini realitas. Industri sedang menahan tenaga kerja. Generasi muda Karawang harus berhenti berharap pada satu sektor saja. Cari peluang lain atau akan tertinggal,” ujarnya.
Di sisi lain, Ridwan juga menyoroti dampak nyata dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebutkan, program tersebut telah membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan warga Karawang.
“Hari ini sekitar 3.900 orang bekerja di dapur sehat SPPG MBG. Ini fakta, bukan wacana. Program ini memberi penghidupan langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, program yang digagas Presiden RI Prabowo Subiyanto itu juga memberikan ruang kontribusi bagi kelompok non-produktif secara usia, termasuk ibu rumah tangga.
“Emak-emak yang selama ini di rumah kini ikut berkontribusi. Ini bukti bahwa pembangunan tidak selalu soal sektor formal,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Ridwan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. “Berhenti bergantung. Bangun Karawang dengan kekuatan sendiri. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” pungkasnya tegas. (Pri)
