SUBANGPOST.COM – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat secara resmi merampungkan rangkaian Rapat Pleno pembahasan draf penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis sore (15/1/2026).
Rapat pleno tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan intensif penyempurnaan PD/PRT yang telah berlangsung sejak Senin (12/1/2026). Rapat dipimpin Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Zulkifli Gani Ottoh, dan dihadiri jajaran Dewan Penasihat, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, serta seluruh Pengurus Pleno PWI Pusat.
Zulkifli Gani Ottoh menegaskan, penyempurnaan PD/PRT merupakan langkah konstitusional yang penting bagi keberlanjutan organisasi. Menurutnya, perubahan tersebut diperlukan untuk menjawab dinamika internal serta tantangan dunia pers yang terus berkembang.
“PD/PRT adalah pijakan utama organisasi. Karena itu, penyempurnaannya harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan berorientasi pada penguatan tata kelola,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat, Nurcholis MA Basyari, menjelaskan bahwa rapat pleno ini menandai selesainya pembahasan substansi utama draf PD/PRT di tingkat pusat. Ia menyebut tim penyempurnaan telah bekerja secara intensif dengan melibatkan berbagai unsur pengurus.
“Tim telah merampungkan pembahasan materi pokok dan menyerap pandangan dari peserta pleno. Tahap selanjutnya adalah perapihan draf serta sosialisasi kepada PWI provinsi untuk memperoleh masukan,” kata Nurcholis di Jakarta, Jumat siang (16/1/2026).
Ia menambahkan, penyempurnaan PD/PRT dilakukan untuk memperjelas mekanisme kepemimpinan serta memperkuat sistem penyelesaian persoalan organisasi.
Seluruh masukan dari daerah akan dihimpun sebagai bahan finalisasi sebelum draf tersebut dibawa ke forum Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026.
“Prinsipnya, PD/PRT ini diharapkan menjadi kesepakatan bersama seluruh elemen PWI,” ujarnya.
Tim penyempurnaan PD/PRT PWI Pusat terdiri atas Ketua Tim Zulkifli Gani Ottoh, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, Djoko Tetuko Abdul Latief, Iskandar Zulkarnain, Novrizon Burman, Zul Effendi, dan Anrico Pasaribu.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat dua perubahan fundamental yang mengemuka. Pertama, mekanisme pemilihan Ketua Umum dan Pimpinan Pusat PWI yang mengadopsi sistem formatur dengan melibatkan seluruh anggota dan ketua PWI dari 38 provinsi serta satu cabang khusus Surakarta.
Mekanisme ini dinilai lebih demokratis tanpa mengesampingkan prinsip musyawarah mufakat.
Kedua, pembentukan Majelis Tinggi bersifat ad hoc yang berfungsi sebagai lembaga terakhir apabila terjadi kebuntuan dalam penanganan pelanggaran AD, ART, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) PWI.
“Perubahan ini dirancang untuk memperkuat sistem checks and balances serta memastikan kepastian organisasi,” tegas Zulkifli.
Menutup rangkaian rapat pleno, Sekretaris Jenderal PWI, Zulmansyah Sekedang, memastikan hasil pembahasan PD/PRT akan segera disampaikan secara resmi kepada pengurus PWI di daerah.
“Hasil pleno akan kami kirimkan secara tertulis kepada pengurus PWI provinsi untuk ditelaah dan diberikan masukan sebelum disahkan,” ujarnya.
Melalui proses tersebut, PWI Pusat berharap partisipasi aktif pengurus daerah dapat memperkaya substansi PD/PRT sekaligus memperkuat PWI sebagai organisasi pers yang modern, solid, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. (Pri)
