SUBANGPOST.COM – Ancaman krisis pangan global kembali meningkat seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong lonjakan jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akut pada 2026.
Laporan World Food Programme (WFP) menyebut, jika konflik berkepanjangan dan harga energi tetap tinggi, hampir 45 juta orang tambahan dapat jatuh ke dalam kondisi rawan pangan akut.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan nasional agar tidak bergantung pada negara lain di tengah ketidakpastian global.
“Setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Amran, Minggu (22/3/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global, seperti yang terjadi saat Perang Rusia–Ukraina. Dampak konflik tersebut merambat melalui rantai pasok global dan paling dirasakan negara yang bergantung pada impor pangan.
Di tengah ancaman tersebut, Indonesia dinilai berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Pemerintah menjalankan strategi peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, termasuk penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, pompanisasi, peningkatan indeks pertanaman, serta program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa.
Amran menyebut, langkah tersebut didukung deregulasi dan transformasi pertanian menuju sistem modern. Pemerintah telah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan produksi.
Reformasi juga dilakukan pada tata kelola pupuk dengan memangkas jalur distribusi menjadi lebih sederhana, sehingga biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume meningkat sekitar 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara.
Selain itu, modernisasi pertanian dinilai mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat masa tanam dan panen, serta menurunkan biaya produksi hingga 50 persen.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125 atau tertinggi sepanjang sejarah. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram juga mendorong perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.
Produksi beras nasional tercatat surplus sekitar 34,7 juta ton atau meningkat sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara cadangan beras pemerintah telah melampaui 4 juta ton dan diproyeksikan terus bertambah.
Untuk jangka panjang, pemerintah juga mengembangkan lumbung pangan baru melalui optimalisasi lahan rawa di Kalimantan dengan sistem irigasi modern guna memperkuat produksi nasional.
“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Ini justru momentum untuk memperkuat kemandirian pangan nasional,” tegas Amran.
Editor: Zein AF
