SUBANGPOST.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelontorkan tiga kebijakan strategis guna mengamankan pasokan liquefied petroleum gas (LPG) nasional di tengah tekanan geopolitik global.
Dilansir dari Bisnis.com, Senin (13/4/2026), langkah tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada Rabu (8/4/2026) sebagai respons pemerintah dalam menjaga stabilitas energi domestik.
Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, menjelaskan kebijakan pertama adalah pengaturan konsumsi LPG agar lebih wajar dan bijak.
Ditjen Migas telah menerbitkan surat resmi terkait pengendalian konsumsi, meski skema teknisnya belum dirinci secara terbuka.
Kebijakan kedua berupa optimalisasi kilang dalam negeri untuk meningkatkan produksi LPG. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui pengalihan sebagian produksi propylene di proyek RDMP Balikpapan menjadi LPG guna memperkuat pasokan domestik.
“Kami melakukan penyesuaian produksi, termasuk mengalihkan bahan baku nafta untuk memperkaya output LPG,” ujar Rizwi.
Sementara itu, kebijakan ketiga menginstruksikan kilang LPG swasta untuk memprioritaskan penjualan kepada PT Pertamina Patra Niaga. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan LPG, khususnya subsidi 3 kilogram, tetap terjaga bagi masyarakat.
Pemerintah juga memperluas strategi dengan mencari alternatif pasokan LPG dari kawasan Asia dan ASEAN guna mengurangi ketergantungan impor dari Timur Tengah.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kondisi stok energi nasional saat ini relatif aman dan terkendali. Ia menyebut Indonesia telah melewati fase kritis akibat dinamika global yang sempat menekan pasokan energi.
Bahlil juga menyebut fase kritis akibat dinamika global terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) telah berhasil dilalui. Menurutnya, kondisi saat ini relatif lebih terkendali dibandingkan periode sebelumnya.
“Fase kritis terhadap dinamika global untuk BBM telah kami lewati. Stok nasional tetap berada di atas batas minimum, yakni lebih dari 20 hari untuk BBM dan di atas 10 hari untuk LPG,” ujar Bahlil dikutip dari bisnis.com, Senin (13/4/2026).
Meski demikian, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak guna menjaga stabilitas pasokan dalam negeri.
“Kami mengajak masyarakat menggunakan BBM dan LPG secara arif dan efisien,” kata dia.
Editor: Zein
