SUBANGPOST.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai potensi praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih tergolong rawan. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 menunjukkan nilai 69, jauh di bawah kategori “terjaga” yang dimulai dari angka 78.
Temuan tersebut diungkap dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan antara KPK dan Pemkot Bandung di Hotel Aryaduta, Selasa (21/10/2025).
Analis Tindak Pidana Korupsi Madya Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, Irawati, menjelaskan nilai 69 menempatkan Kota Bandung dalam kategori rawan karena masih banyak ditemukan potensi pelanggaran pada berbagai sektor.
“Nilai 69 itu menunjukkan risiko tinggi atas potensi korupsi, baik dalam pengelolaan anggaran, SDM, pengadaan barang dan jasa, maupun integritas ASN itu sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, rendahnya nilai SPI juga tidak lepas dari jejak kasus korupsi yang pernah menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bandung.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui masih ada celah dalam tata kelola pemerintahan, meskipun skor Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCP) Pemkot Bandung telah mencapai 90.
“Skor MCP kita 90, tapi SPI masih 69. Artinya, kita belum sepenuhnya sehat dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Farhan.
“Godaan untuk melakukan penyimpangan selalu ada, dan tanggung jawab kita adalah memastikan peluang itu tidak menjadi kenyataan,” tambahnya.
PMPRI: “Nilai 69 Adalah Lampu Merah”
Ketua Umum DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat Joker, menyatakan keprihatinannya atas hasil survei tersebut.
“Kami sangat prihatin. Nilai 69 adalah lampu merah bagi Pemkot Bandung, cerminan kegagalan dalam mengamankan anggaran publik dari risiko korupsi,” tegas Kang Joker.
Ia menilai tingginya skor MCP yang tidak berbanding lurus dengan rendahnya nilai SPI menandakan bahwa niat baik (political will) pimpinan belum merata di tingkat ASN.
“Kami mendesak Wali Kota segera mengambil langkah tegas dan transparan, termasuk membuka data pengelolaan anggaran agar publik dapat ikut mengawasi. Tanpa sanksi yang jelas dan partisipasi masyarakat, perbaikan tata kelola hanya akan menjadi kosmetik belaka,” ujarnya.
Kang Joker juga menegaskan, hasil SPI KPK tersebut memvalidasi kritik keras PMPRI selama ini mengenai praktik politik transaksional dalam rotasi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemkot Bandung.
“Kami sudah lama menyoroti kegagalan merit system. Banyak jabatan strategis diisi bukan karena kinerja, tapi karena kalkulasi politik. Ini melahirkan birokrasi berutang, di mana pejabat hasil KKN akhirnya menggunakan anggaran dan proyek pemerintah untuk membayar ‘utang politik’. Inilah akar masalah yang merusak integritas Pemkot hingga terdeteksi oleh KPK,” ungkapnya.
Ia mendesak Wali Kota untuk tidak hanya memperbaiki administrasi di permukaan, tetapi memutus rantai mafia jabatan yang menjadi sumber utama rendahnya integritas dan tingginya potensi korupsi di Pemkot Bandung. (BS)
