SUBANGPOST.COM — Keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang hingga kini belum tercatat secara terbuka.
Berdasarkan data nasional, sekitar 199 KDKMP telah menjadi pemasok atau mitra SPPG yang tersebar di sedikitnya 26 provinsi di Indonesia. Namun, belum terdapat informasi rinci mengenai KDKMP di Karawang yang telah resmi terlibat dalam skema tersebut.
“Karawang merupakan bagian dari kawasan aglomerasi industri dan distribusi yang mencakup Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga Purwakarta. Wilayah ini menjadi target utama implementasi program pemenuhan gizi nasional,” ujar Ketua IWO Indonesia DPD Karawang, Syuhada Wisastra, Rabu (25/3/2026).
Menurut dia, dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, khususnya pada poin (15), Badan Gizi Nasional (BGN) diamanatkan untuk melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan MBG melalui KDKMP.
“Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa diduga belum ada SPPG di Karawang yang melibatkan KDKMP dalam rantai pasok program tersebut,” ujarnya.
Syuhada menilai belum munculnya data KDKMP di Karawang dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain belum dipublikasikannya data secara nasional serta keterlibatan pemasok yang masih didominasi pelaku usaha di luar koperasi desa.
“Sebagian besar SPPG di Karawang justru menyuplai kebutuhan bahan pokok MBG dari pemasok atau koperasi di luar KDKMP. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan semangat kebijakan dalam Inpres,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai kondisi tersebut berpotensi memunculkan praktik yang disebut sebagai fenomena “serakahnomics”, istilah yang pernah disinggung oleh Prabowo Subianto, yakni kondisi ekonomi yang didominasi kepentingan segelintir pihak.
Minimnya transparansi data tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran KDKMP dilibatkan dalam program strategis ini, khususnya di wilayah dengan potensi besar seperti Karawang.
Di sisi lain, berdasarkan kebijakan pemerintah dan BGN, pemasok bahan baku utama program MBG diarahkan untuk mengutamakan KDKMP.
“Koperasi ini berperan sebagai agregator yang menyerap hasil produksi petani, peternak, dan nelayan lokal untuk kemudian disuplai ke dapur SPPG,” tegasnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Syuhada, menekankan penggunaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga stabilitas rantai pasok pangan.
Syuhada berharap pemerintah dapat membuka data secara lebih rinci dan transparan, termasuk daftar KDKMP yang telah menjadi mitra SPPG.
“Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pemerataan manfaat program serta mendorong keterlibatan ekonomi masyarakat desa secara optimal,” pungkasnya.
Zein
