Atas berbagai persoalan itu, Cipayung Plus menyampaikan lima tuntutan utama. yakni:
1. Mendesak Presiden RI untuk mengevaluasi dan memberhentikan Kepala BGN.
2. Meminta KPK melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap transaksi pengadaan BGN tahun anggaran 2025–2026,
3. Menuntut pengembalian dana publik yang digunakan untuk belanja non-esensial.
4. Mendesak penghentian praktik pemborosan birokrasi.
5. Mengajak masyarakat sipil untuk mengawal penggunaan anggaran negara.
Cipayung Plus menegaskan bahwa anggaran negara merupakan uang rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, bukan untuk fasilitas mewah maupun kepentingan elite birokrasi.
“Jika pemerintah dan aparat penegak hukum tidak segera mengambil langkah tegas, maka kami siap menggalang konsolidasi nasional dan melakukan aksi bersama sebagai bentuk perlawanan terhadap pemborosan dan penyalahgunaan anggaran negara,” tutup Riyan.
SZ
