SUBANGPOST.COM – Gabungan massa dari LSM Pemuda dan elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Lembur Pakuan, Subang, Kamis (19/2/2026). Lokasi tersebut merupakan kediaman pribadi sekaligus basis budaya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Aksi tersebut dipicu oleh akumulasi kekecewaan massa terhadap kinerja sejumlah dinas di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam orasinya, perwakilan demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan dan sorotan terkait dugaan persoalan dalam pengelolaan proyek pemerintah. Salah satu isu utama yang diangkat yakni dugaan kegagalan konstruksi jalan pada proyek Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.
Massa menilai sejumlah proyek jalan memiliki umur layanan yang sangat pendek, karena baru selesai dibangun namun telah mengalami kerusakan. Mereka menduga hal tersebut terjadi akibat spesifikasi teknis yang tidak sesuai dengan standar.
Selain itu, demonstran juga menyoroti adanya isu mengenai individu berinisial DK, HU, dan HD yang disebut-sebut mampu mengendalikan atau mengatur alokasi proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Massa meminta agar dugaan tersebut ditelusuri secara transparan oleh aparat penegak hukum.
Tak hanya itu, massa mengecam adanya dugaan oknum yang mencatut atau menjual nama Gubernur Dedi Mulyadi dalam praktik pengaturan proyek. Mereka meminta gubernur mengambil langkah tegas untuk membersihkan praktik-praktik yang dinilai merusak integritas pemerintahan daerah.
Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri, S.H., menyatakan bahwa aksi digelar di Lembur Pakuan karena upaya audiensi dan demonstrasi sebelumnya di kantor dinas terkait serta di Gedung Sate tidak membuahkan tanggapan serius.
“Kami sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi di kantor dinas dan Gedung Sate, namun tidak ada respons yang kami anggap substansial. Karena itu kami datang ke sini agar aspirasi ini benar-benar didengar,” ujar Andri dalam orasinya.
Sementara itu, di tengah aksi tersebut, agenda Gubernur Dedi Mulyadi terpantau tetap berjalan. Pada hari yang sama, ia melakukan kunjungan kerja ke Majalengka untuk meninjau bencana pergerakan tanah serta menyiapkan bantuan infrastruktur dan hunian bagi warga terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait tuntutan yang disampaikan massa. (SZ)
