BANDUNG, SUBANGPOST.COM – Di bawah terik matahari dan hiruk-pikuk lalu lintas Jalan Wastukencana, sekelompok aktivis dari Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda Rakyat (PMPR) Indonesia menggelar aksi di halaman Gedung Pemerintah Kota Bandung, Kamis (17/4/2025).
Mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan tuntutan: “PMPR Indonesia Mendesak Wali Kota Bandung Jaga Integritas Kota, Bentuk Pansel untuk Rotasi ASN Kota Bandung.”
Namun, aksi tersebut tidak dilakukan melalui orasi atau teatrikal konvensional. Para aktivis memilih pendekatan kontemporer dengan merekam podcast secara langsung di lokasi aksi. Mikrofon, mixer, headphone, dan kamera ditata di bawah tenda sederhana, menjadikan halaman balai kota sebagai studio dadakan.
“Kami melakukan aksi ini agar suara kami bisa sampai ke telinga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung,” ujar Sekretaris PMPR Indonesia, Anggi Dermawan, M.Pd.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap proses rotasi dan pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dinilai tidak transparan dan sarat kepentingan tertentu.
Krisis Kepercayaan Pascakasus Korupsi
Tuntutan ini muncul bukan tanpa latar belakang. Pasca-penangkapan mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi proyek Bandung Smart City, kepercayaan publik terhadap birokrasi kota mengalami penurunan signifikan.
Sejumlah pejabat lainnya, termasuk anggota DPRD dan Sekretaris Daerah, juga turut terseret dalam kasus tersebut.
“Sejak kasus itu mencuat, ASN di Kota Bandung menghadapi tekanan berat. Dinamika internal terguncang, terutama dalam hal rotasi jabatan dan pengisian posisi yang kosong,” ungkap Anggi.
PMPR menilai bahwa tanpa kehadiran panitia seleksi (pansel) independen dan penerapan sistem merit yang ketat, rotasi jabatan berpotensi dijadikan alat kompromi politik atau bahkan transaksi kekuasaan.
“Kami khawatir, Wali Kota Bandung saat ini dapat tersandera oleh kepentingan oligarki birokrasi, sehingga gagal menjaga integritas dalam proses rotasi jabatan,” tegasnya.
Kelompok ini juga mengindikasikan bahwa praktik oligarki tersebut melibatkan oknum aparat dan elite partai politik.
Simbolisme Kapal Nuh dan Tikus Birokrasi
Dalam segmen podcast, para aktivis menggunakan metafora yang tajam untuk menggambarkan kondisi birokrasi saat ini.
“Wali Kota Farhan ibarat nakhoda Kapal Nabi Nuh, yang membawa harapan dan aspirasi rakyat,” ujar Anggi.
Namun, lanjutnya, persoalan lama yang belum terselesaikan ibarat ‘babi berekor tikus’, masalah tersembunyi yang diam-diam merusak dari dalam.
“Tikus-tikus ini, jika tidak segera dibersihkan, bisa membuat kapal karam,” ujar Anggi, dalam perbincangan yang diselingi sindiran dan kutipan sejarah.
Tuntutan Pansel Independen dan Transparansi ASN
Aksi ini ditutup dengan satu tuntutan utama: agar Wali Kota Bandung segera membentuk panitia seleksi (pansel) independen dan kredibel dalam proses pengisian jabatan ASN, sebagaimana dilakukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam proses rekrutmen jabatan tinggi di tingkat provinsi.
PMPR menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam setiap rotasi jabatan.
“Jika Wali Kota Farhan benar-benar ingin membawa Bandung ke arah perubahan, maka inilah saatnya untuk membuktikannya, tegakkan meritokrasi, bukan kompromi,” pungkas Anggi.
Sumber : Humas PMPRI
Editor. : Boy Salim
